Search

Andi Narogong Mendadak Buka-bukaan, Beber Fakta Baru yang Seret Nama-nama Ini

BABEBOLA Andi Agustinus alias Andi Narogong buka-bukaan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), di Pengadilan Tipikor, Kamis (30/11/2017).

Dalam sidang itu Andi terang-terangan membeber alur penyerahan uang dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Tak hanya itu Andi juga mengungkap dua nama penting yang bakal menyandang status tersangka dalam skandal megakorupsi yang dibongkar KPK.

 Setidaknya ada nama politikus Golkar asal Sumut Chairuman Harahap, Azmin Aulia (adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi).

Tak itu, pada sidang Andi juga berbeda dari sidang sebelumnya.

Akhirnya terdakwa mau berbicara kepada awak media yang meliput jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta

Ini adalah pertama kalinya Andi berbicara kepada wartawan.

Sebelumnya, terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP itu tak pernah sepatah kata pun berbicara kepada wartawan.

Seusai pemeriksaan di Gedung KPK ataupun di pengadilan, Andi biasanya hanya menunduk tanpa menghiraukan kehadiran wartawan.

“Jadi keterangan yang saya berikan di pengadilan ini adalah merupakan fakta dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Fakta-fakta tersebut juga sudah dimiliki KPK,” kata Andi kepada wartawan.

Dalam persidangan sebelum-sebelumnya, Andi lebih banyak diam. Keterangan yang ia sampaikan saat menjadi saksi juga terkesan menyembunyikan fakta dan kejadian yang sesungguhnya.

Perubahan sikap Andi tersebut tak cuma kepada awak media.

Majelis hakim yang mengadilinya pun merasakan perubahan dari diri Andi.

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbuar menilai, keterangan Andi kali ini lebih memudahkan pembuktian dalam skandal di balik korupsi e-KTP.

Andi bahkan mendapat pujian.

“Saya senang lihat Anda hari ini tidak tegang, tidak marah,” kata hakim Jhon.

Lantas bagaimana alur penyerahan fee Rp 2,3 triliun untuk DPR?

Mengenai alur penyerahan 7 miliar dolar ke DPR, Andi mengungkap begini:

“Yang saya ketahui, sebesar 7 juta dollar AS yang diberikan kepada anggota DPR,” ujar Andi kepada majelis hakim.

Pemberian Akhir 2011

Awalnya, beberapa pengusaha dalam proyek e-KTP berkumpul di kediaman Setya Novanto.

Dalam pertemuan itu, Novanto meminta agar fee yang akan diberikan kepada anggota DPR, diberikan melalui teman dekatnya yang juga pengusaha, yakni Made Oka Masagung.

Dalam pertemuan selanjutnya, menurut Andi, Novanto dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terus menagih jatah atau fee sebesar 5 persen yang akan diberikan kepada anggota DPR.

Menurut Andi, di antara anggota konsorsium pelaksana e-KTP telah disepakati bahwa uang untuk anggota DPR akan disediakan oleh Direktur PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo.

“Waktu itu kami beritahu kepada Anang, commitment fee DPR yang 5 persen sudah ditagih, karena uang untuk DPR ada di kamu, di softwaredan hardware,” kata Andi.

Kemudian, Anang bersedia menyetorkan uang untuk DPR. Namun, Anang meminta agar dibuatkan invoice penagihan sehingga perusahaannya dapat melakukan pencairan uang.

Selanjutnya, invoice penagihan diberikan oleh PT Biomorf  kepada PT Quadra Solutions. Atas surat tagihan tersebut, PT Quadra mengirim 3,5 juta dollar AS kepada PT Biomorf.

Pemberian awal 2012

Menurut Andi, pemberian kedua juga diberikan dalam jumlah yang sama yakni sebesar 3,5 juta dollar AS. Namun, pemberian kedua dilakukan dengan alur yang berbeda.

Kali ini, penyerahan uang dilakukan langsung oleh Anang melalui transfer rekening bank antara PT Quadra Solutions kepada rekening Made Oka Masagung di Singapura.

“Waktu itu tidak lagi melalui Biomorf, karena Johannes Marliem keberatan, kalau kebanyakan transfer takut kena masalah pajak,” kata Andi.

Dalam persidangan, Andi meyakini uang-uang tersebut sudah ditransfer dan diterima oleh Novanto, Chairuman Harahap dan anggota DPR lainnya.

Sebab, menurut Andi, setelah adanya laporan penyerahan uang tersebut, tidak pernah ada lagi tagihan dari DPR.

“Saat tidak ada yang tagih, kami anggap semua sudah terdistribusi,” kata Andi.

Adik Gamawan Fauzi

Andi menyebutkan, Azmin Aulia adalah salah satu kunci penentu pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Azmin merupakan adik kandung Gamawan Fauzi, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri.

Hal itu dikatakan Andi saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/11/2017).

“Jadi, kemenangan e-KTP kuncinya ada di Pak Irman dan pejabat Depdagri pada Azmin Aulia, saya melihat demikian. Kalau Pak Novanto membantu anggaran,” ujar Andi kepada majelis hakim.

Menurut Andi, Azmin Aulia kenal dekat dengan salah satu pengusaha yang ikut dalam konsorsium e-KTP. Pengusaha tersebut yakni, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Andi juga pernah dikenalkan dengan Azmin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Selain itu, Andi pernah diundang untuk mengikuti pertemuan di kediaman Azmin Aulia.

Menurut Andi, kedekatan Azmin dan Paulus Tanos membuat Konsorsium PNRI ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek e-KTP.

Andi mengatakan, Azmin mewakili Gamawan Fauzi ikut mendapat jatah atau fee yang diberikan oleh para pengusaha.

Adapun, fee untuk Gamawan melalui Azmin diberikan oleh Paulus Tanos.

Menurut Andi, sejak awal Dirjen Dukcapil telah memberi tahu bahwa jika ingin menang dalam proses lelang, pengusaha harus siap memberikan fee kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR.

Untuk itu, menurut Andi, Azmin diberikan satu unit ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain itu, diberikan sebidang tanah milik Paulus Tanos.

“Setelah konsorsium terbentuk, 5 persen yang dikerjakan PT Sandipala untuk meng-cover Azmin Aulia, untuk Pak Menteri,” kata Andi.

Setelah itu, PT Biomorf mengirim uang 3,5 juta dollar AS tersebut kepada rekening Made Oka Masagung di Singapura.

Majelis hakim yang memimpin sidang kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) meminta jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti keterangan yang disampaikan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Tentu jaksa akan menindaklanjuti terhadap pihak-pihak lainnya, ya,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keterbukaan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam sidang tersebut, Andi mengungkap adanya persekongkolan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menganggap informasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyidikan kasus tersebut.

“Pada prinsipnya, dari keterangan Andi terkonfirmasi beberapa bukti lain yang sudah dimiliki KPK,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/11/2017) malam.

Febri mengatakan, pernyataan Andi sesuai dengan temuan penyidik dari beberapa bukti yang dimiliki KPK. Selain itu, ada kesesuaian keterangan Andi dengan pernyataan sejumlah saksi sebelumnya terkait dugaan persekongkolan dalam proses tender e-KTP.

“Termasuk pertemuan yang dilakukan di sejumlah tempat, pertemuan dengan SN, dan pembahasan proyek e-KTP. Ini akan kita cermati lebih lanjut,” kata Febri.

Penyidik juga masih akan mendalami dugaan aliran dana dalam perkara ini. Febri berharap pernyataan Andi dalam sidang dapat membuat kasus ini semakin terang benderang.

“Informasi ini akan menjadi bagian penting dari proses penyidikan ini,” kata dia.

Febri mengatakan, saat ini kasus e-KTP dengan tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto masih bergulir di penyidikan. Bahkan, KPK mempertimbangkan sikap kooperatif Andi dalam menyusun tuntutan.

“Dengan adanya perkembangan fakta persidangan Andi perlu kita pelajari dan cermati karena beberapa keterangan itu adalah poin yamg semakin menguatkan penanganan kasus e-KTP,” kata Febri.(kompas.com)

ABBA GABRILLIN

Artikel ini sudah tayang di kompas.com berjudul: Begini Alur Penyerahan 7 Juta Dollar AS untuk Novanto dan Anggota DPR

 

 

 

sumber:

Written by 

Related posts

Leave a Comment