Search

Demokrat Usulkan Pembubaran Ormas Dikembalikan Ke Pengadilan

BabeBola.com – Jakarta, Partai Demokrat telah merampungkan usulan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ( Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

‎Untuk diketahui Partai berlambang mercy tersebut mensyaratkan revisi kepada pemerintah atas dukungan Fraksi Demokrat dalam persetujuan Perppu di DPR RI pekan lalu.

‎Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat, Fandi Utomo mengatakan usulan revisi Perppu ‎tersebut terkait dengan paradigma memandang Ormas hingga sanksi terhadap Ormas.

‎Terkait Paradigma di dalam memandang Ormas usulan Fraksi Partai Demokrat menurut Fandi mengkombinasikan antara pendekatan HAM, pendekatan partisipasi, dan kedaulatan negara.

“Sehingga dengan demikian sekaligus mengkoreksi atas pendekatan contrarius actus sebagaimana kita tuangkan di dalam usulan perubahan tetap huruf a sampai dengan huruf e,” kata Fandi di DPP Demokrat, Jakarta, Senin, (30/10/2017).

Selain itu, usulan revisi juga dilakukan terkait sanski terhadap Ormas sebagai korporasi.

Sebelumnya dalam Perppu, ormas sebagai korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.

‎”Sebagai corporate sanksi pidana tidak dapat diterapkan. Di sini hanya diusulkan supaya sanksi kepada ormas sebatas pada sanksi administrasi. ketentuan yang bertugas mengatur ketentuan tentang anggota atau pengurus Ormas yang dapat dikenakan sanksi pidana,” katanya.

Selain itu, usulan revisi juga dilakukan terkait sanksi Ormas dan pembubaran Ormas.

Demokrat mengusulkan pembubaran ormas dikembalikan ke pengadilan.

Dalam draft revisi Demokrat pasal 63 ayat (1) menyebutkan;

Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

Dengan demikian menurut Fandi partai Demokrat berpinsip pembubaran Ormas secara permanen mesti melalui proses pengadilan.

“Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengaturan pengembalian proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas secara permanen,” katanya.

Terkait masalah lamanya peradilan pembubaran ormas, Pemerintah menurut Fandi dapat menghentikan kegiatan Ormas sementara waktu.

‎”Menjawab panjangnya masa peradilan sampai dengan dapat dibubarkan ormas secara permanen kita bisa temukan pada usulan di pasal 64 dan seterusnya yang kita harapkan dapat mengelaborasi dari prinsip negara hukum due process of Law,” katanya.

Sementara itu Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan usulan revisi UU Ormas tersebut akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenkumham, serta Setjen DPR RI.

‎”Kami akan serahkan materi ini esok hari, termasuk kepada fraksi kami di DPR RI untuk kemudian diperjuangkan,” ucapnya.

 

 

 

 

 

SUMBER

Written by 

Related posts

Leave a Comment