Search

Fadli Zon: Politik Identitas Menguat Karena Negara Abai Terhadap Keadilan Sosial

BABEBOLA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon mencatat sejumlah hal sepanjang tahun 2017.

Menurutnya, ada beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas.

Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan.

Menurut dia, wajah dunia politik Indonesia sepanjang 2017 sangat dipengaruhi wajah Pilkada DKI.

“Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax, yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional,” kata Fadli lewat pesan singkat yang diterima, Kamis (28/12/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri.

Menurutnya, politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat.

“Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?” Kata Fadli.

Sejak awal Fadli mengaku berpandangan jika benturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan sebagai persoalan sektarian versus kebhinekaan.

Dirinya mengutip Inglehart dan Norris, populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan.

“Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial,” kata Fadli.

Sementara itu indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas.

“Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan,” katanya.

Fadli juga menyoroti soal ekonomi yang memicu benturan kultural dan berakibat munculnya populisme.

“Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini. Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang,” katanya.

Menurutnya, ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan entah secara sengaja maupun tak sengaja sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut.

“Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, di tahun politik, penting untuk pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

“Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana,” katanya.

Dirinya mengatakan, menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma.

“Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas,” kata Fadli.

 

 

 

 

 

SUMBER

Written by 

Related posts

Leave a Comment