Search

Polisi Bidik Pejabat DKI Terkait Dugaan Korupsi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pulau Reklamasi

BABEBOLA– Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan korupsi penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D ke tahap penyidikan.

Pihaknya pun akan membidik pejabat Pemprov DKI atas kasus tersebut.

“Namanya korupsi pasti ke pejabat. Penyidik mencari siapa pelakunya. Nanti kami akan periksa,” kata Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

Tak hanya pejabat Pemprov DKI saja.

Pihaknya juga akan memeriksa para pengembang pulau yang kini menjadi kontroversi atas pembangunannya tersebut.

“Setelah gelar perkara Ditreskrimsus juga mencari bukti-bukti semua yang dibutuhkan, memeriksa ahli, setelah gelar perkara, ternyata itu merupakan tindak pidana,” kata Argo.

Karena itu, pihaknya menaikkan status menjadi penyidikan, Kamis (2/11/2017) kemarin.

Dengan berbekal dari keterangan saksi dan alat bukti.

“Untuk mencari pelaku siapa yang lakukan tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tentang apakah ada kerugian negara atau tidak. Apakah saat pelaksanaan lelang NJOP itu sesuai aturan atau tidak,” katanya.

Seperti diketahui, NJOP di pulau reklamasi C dan D, hanya ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter.

Semestinya, NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.

Akibat penetapan NJOP itu, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 200 milliar.

Karena itulah yang kini polisi tengah dalami, mulai dari penetapan NJOP sampai proses keluarnya HGB tersebut.

 

 

 

 

SUMBER:

Written by 

Related posts

Leave a Comment