Search

Sederet Pernyataan Politikus soal ‘Hilangnya’ Setya Novanto, Mana yang Paling Menohok?

BabeBola.com Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/11/2017) malam, mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto.

Datang ke rumah Setya Novanto yang berlokasi di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penyidik KPK menggandeng puluhan personel Brimob.

Namun, sayang ketika hendak dijemput paksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut, Setya Novanto menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Tak pelak, raibnya Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyita perhatian publik, terutama para politikus.

Berikut sederet pernyataan politikus tersebut hilangnya Setya Novanto:

1. Yorrys Raweyai, eks Wakil Sekretaris Jenderal Golkar

“KPK Sudah beberapa kali memanggilnya dan beliau tidak mengindahkan. Kalau mangkir terus maka tak ada jalan lain, hukum harus ditegakkan.”

2. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat

“Tidak dapat dipungkiri beliau dalam kondisi prihatin dan susah, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dan ketua umum sebuah partai besar di Indonesia, untuk kedua kalinya disematkan status tersangka kepadanya. Kalau komentar saya sabar, tawakal, dan laksanakan prinsip dasar hukum.”

3. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI

“Saya mendengar ada rumor tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa kita semua sudah gila.”

“Sehingga aparat kepolisian khususnya mau saja ikut-ikutan merusak lembaga negara. Presiden Jokowi harus bertanggungjawab apabila hal itu terjadi.”

“Perlu ditegaskan di sini bahwa status tersangka dan penahanan tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun terhadap status dan jabatan seorang pimpinan DPR.”

4. Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar

“Serahkan pada hukum saja. Saya kira semua akan menepati semua yang ada sesuai hukum.”

5. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI

“Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu.”

“Kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan.”

6. Amien Rais, Ketua Dewan Pembina PAN

Amien Rais dimintai komentar usai menjadi tamu dalam prosesi wisuda 1.086 mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) di Balai Sudirman.

“Coba tanya Pak Prabowo saja,” ujar Amien Rais.

7. Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra

Prabowo juga dimintai komentar usai menjadi tamu dalam prosesi wisuda 1.086 mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) di Balai Sudirman.

“Jangan tanya saya, saya hanya tamu di sini,” tegas Prabowo.

8. Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar

“Saya sendiri belum tahu sekarang posisinya (Setya Novanto) di mana. Saya hubungi tapi telepon yang biasa dipakai semua mati.”

“Ketika saya berkunjung ke rumahnya pak Novanto, saya katakan bahwa kita berharap bahwa Pak Novanto, kita berharap agar betul-betul mau ya datang memenuhi panggilan KPK.”

9. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK)

“Selama era reformasi itu Ketua DPR pertama itu Harmoko, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Marzuki Alie, dan sekarang Novanto, kira kira yang terburuk dari kasus hukum ini.”

10. Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

“Sikap pemerintah sudah jelas disampaikan oleh Presiden, dan saya perkuat kembali bahwa jangan sampai ada suatu indikasi-indikasi tertentu tuduhan bahwa pemerintah selalu mencampuri urusan hukum, tidak.”

Minta bantuan presiden

Pengacara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan pihaknya akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa kliennya.

Menurut Fredrich, pemeriksaan kliennya selaku anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden.

“Pasti. Kami akan minta perlindungan Presiden, TNI, Polri terhadap pihak yang melawan undang-undang,” kata Fredrich di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Ia juga membantah kliennya mangkir dari panggilan KPK saat hendak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo.

Diketahui, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 UU MD3, tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 Poin c.

Dengan demikian, pemeriksaan anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, tidak memerlukan izin Presiden.

Written by 

Related posts

Leave a Comment