Search

Setya Novanto ajukan gugatan ke PTUN, KPK koordinasi ke Imigrasi

Setnov sidak Tol Cikarang Utama. ©2017

Setya Novanto ajukan gugatan ke PTUN, KPK koordinasi ke Imigrasi

BabeBola.net – Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait status pencegahannya ke luar negeri setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP beberapa waktu lalu. Kini status tersangka itu telah dibatalkan setelah Setnov memenangkan gugatan praperadilan akhir September lalu.

Menanggapi gugatan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun kata Febri pihaknya belum menerima surat resmi terkait gugatan itu.

“Pengajuan gugatan ke PTUN suratnya secara resmi belum kita terima sehingga secara substansi kita belum tahu siapa yang digugat apakah Imigrasi atau juga KPK ikut digugat,” jelasnya, Jumat (20/10) malam.

Pencegahan bepergian ke luar negeri oleh Dirjen Imigrasi terhadap pihak-pihak yang diproses KPK berdasar pada kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002.

“Di UU KPK sangat clear bahwa KPK meminta instansi terkait untuk pencegahan bepergian ke luar negeri bagi pihak-pihak yang diproses KPK dan juga Imigrasi dalam menjalankan itu sangat kuat aspek hukumnya,” jelasnya.

Dalam praperadilan, salah satu permintaan Setnov ialah pencabutan status cegah itu tapi ditolak hakim. Pasalnya itu merupakan kewenangan Dirjen Imigrasi.

“Kalau yang digugat Imigrasi saja pasti Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK. Kita akan berkoordinasi karena pencegahan ke luar negeri bukan hanya pada Setnov tapi beberapa pihak lain dalam kasus KTP elektronik dan hampir semua kasus korupsi yang kita tangani,” terangnya.

Ditayangkan di laman resmi PTUN Jakarta, Novanto mendaftarkan gugatannya pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Jika KPK juga masuk dalam objek gugatan, maka Biro Hukum KPK yang akan mempersiapkan materi untuk menghadapi gugatan itu. Biro Hukum KPK disampaikan Febri memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai gugatan baik perdata, praperadilan, dan langkah hukum lainnya.

 

Sumber : MERDEKA

Written by 

Related posts

Leave a Comment