Search

Tanggapan ‘Politik dan Kriminalisasi’ Ma’ruf Amin

Tanggapan 'Politik' Ma'ruf Amin

Jakarta – Isu politik identitas dalam Pilpres 2019 diduga semakin menguat seusai Jokowi mendeklarasikan Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI, sebagai cawapresnya.

Beragam pendapat pun dilontarkan atas pasangan tersebut karena dianggap Jokowi tengah mempolitisasi agama.

Terkait dengan isu tersebut, Ma’ruf Amin turut buka suara.

Melalui Kanal YouTube Kompas TV di acara Aiman, Minggu (12/8/2018), Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sebenarnya ulama, terlebih MUI, dan pemerintah saling mendukung satu sama lain.

“MUI itu kan pelayan umat dan mitra pemerintah. Karena MUI mitra pemerintah, saya sebagai Ketua Umum MUI dan Jokowi sebagai presiden, dekat sebagai mitra,” ujar Ma’ruf Amin di kediamannya.

“Karena itu kita saling membantu, saling menopang, (saling) mendukung, untuk bisa terbangunnya bangsa dan negara,” imbuhnya.

Sang pemandu acara, Aiman, menanyakan posisi Ma’ruf Amin sebagai ulama.

Terlebih pada awal tahun 2018, beberapa ustaz sempat ditangkap karena dianggap melakukan tindakan pidana.

Berangkat dari isu itulah beberapa pihak menganggap penangkapan tersebut adalah upaya rezim Jokowi untuk mengkriminalisasi ulama.

“Rezim Pak Jokowi adalah rezim yang kerap memenjarakan ulama. Pak kiai termasuk dalam ulama. Pak kiai setuju dengan itu?” tanya Aiman.

Ma’ruf Amin tak sepakat. Ia menjelaskan jika memang ada penangkapan berarti tokoh agama tersebut benar melakukan kesalahan secara hukum.

“Tidak, banyak ulama yang tidak dipenjarakan. Kalau ada yang dipenjarakan berarti dia melakukan sesuatu yang dianggap oleh hukum dia melakukan pelanggaran pidana,” ujar Ma’ruf Amin.

“Nah nanti kan akan diproses lewat pengadilan, benar apa tidak. Kalau ternyata tidak nanti itu dibebaskan. Itu kan proses hukum biasa,” imbuh Ma’ruf Amin.

“Pak kiai melihat bahwa apa yang dilakukan (Jokowi) selama ini terhadap ulama sudah sesuai dengan hukum, tidak ada intervensi, dan memang bersalah?” tanya Aiman memastikan sekali lagi.

“Tidak, itu penegakan hukum saja. Dan presiden tentu tidak boleh mengintervensi soal hukum kan? Itu nanti (tugas) penegak hukum, ketika ada laporan ya diproses,” jawab Ma’ruf Amin.

“Sekalipun itu ulama, kalau memang dianggap melakukan pelanggaran hukum, ya diproses. Kan tidak semua ulama melakukan itu,” tegas Ma’ruf Amin.

Terkait isu Jokowi yang kerap bersebrangan dengan ulama, Ma’ruf Amin pun merasa tak bermasalah dengan Jokowi selama ini.

“Pak Jokowi juga dianggap berseberangan dengan ulama, pak kiai tidak melihat itu?” tanya Aiman.

“Nggak. Dengan saya, dengan ulama yang lain, biasa kita. Bertukar pikiran dan saling mengisi,” jelas ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Aiman menanyakan bahwa selama ini Ma’ruf Amin dianggap sebagai tokoh bangsa yang bisa mengisi kekosongan politik Jokowi dari sisi agama.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf Amin tak bisa bilang dirinya adalah orang yang benar diisi untuk posisi tersebut.

“Ya, saya tidak bisa bilang (itu) saya. Tetapi, saya akan selalu berusaha akan seperti itu. Saya sebagai tokoh agama, tentu saya akan memberikan nilai-nilai agama di dalam tatanan kehidupan bangsa ini,” papar Ma’ruf Amin.

“Supaya bangsa ini tidak terpecah. Misalnya saya membuat konsep bahwa negara ini negara kesepakatan. Bukan negara agama,” tambah Ma’ruf Amin.

Tak bercita-cita jadi cawapres

Ma’ruf Amin membagikan kisahnya jelang ditunjuk sebagai calon wakil presiden oleh Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir dari Tribunnews.com, Ma’ruf mengungkapkan, jelang pengumuman cawapres oleh Jokowi, Kamis (9/8/2018) lalu, ia dihubungi langsung oleh Ketua Umum PPP M Romahurmuziy dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada sore hari.

Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

“Jadi memang bahkan ketika kemarin sore, saya biasa saja di MUI, ngurusin dana-dana untuk (bencana gempa bumi) Lombok. Pak Romy telepon saya, mulai ada berita saya disuruh ke satu tempat,” cerita Ma’ruf Amin.

Lantaran telepon itu, ia mengaku heran.

Pasalnya, santer terdengar kabar partai koalisi Jokowi sudah mengarah pada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

“Katanya sudah mengarah ke Pak Mahfud? ‘Enggak, ini ada arah baru’ katanya (Romy), ‘muter’. Setengah 5 (16.30 WIB) Pak Rommy kasih tahu saya. Jam 5 (sore), Bu Mega juga telepon saya,” ungkap Ma’ruf.

Seketika, Ma’ruf mengaku tak pernah punya bercita-cita atau berharap menjadi calon wakil presiden.

Bahkan, saat penujukkan dirinya oleh Presiden Jokowi sebagai cawapres.

Ma’ruf bahkan sempat kaget namanya sering disebut oleh Romahurmuziy dibeberapa kesempatan wawancara oleh wartawan.

Bahkan, kata Ma’ruf dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (8/8/2018) tepat 1 hari jelang pengumuman cawapres, Jokowi tidak sedikitpun menyinggung soal nama cawapres yang akan dipilih adalah dirinya.

Meski saat ini Ma’ruf mengaku nyaman menjalankan tugasnya sebagai ulama.

Namun, dia mengaku siap jika negara membutuhkan dirinya sebagai cawapres.

“Ulama itu kan begitu. Kalau dibutuhkan manfaatnya, saya harus siap. Walaupun ada juga yang bilang jangan jadi pejabat lah. Saya bilang, memang yang jadi capres, wapres, politisi, harus tentara dan pengusaha saja? Kiai kan juga boleh,” ungkap Ma’ruf.

 

Sumber:

Written by 

Related posts

Leave a Comment